TEKNIK PERTAMBANGAN UM (UNIVERSITAS MANDAILING), KUM S3 MET 24 AGUSTUS 2441 M (KULIAH UMUM SABTU SORE SEPANJANG MASA ELECTRONIC TELECONFERENCE 24 AGUSTUS 2441 MASEHI)

https://www.youtube.com/@agussalimnasutionmandailing2/videos

EVOLUSI PENDIDIKAN MANDAILING 417 (EMPAT RATUS TUJUH BELAS) TAHUN DI TAHUN 2024

Arahan
dari 
Pendiri
Bafor UM
Badan Formatur
Universitas Mandailing
Agussalim, ST bin Abdur Rahim Nasution
Instruction
from
The Founder
of
The Formatures Body
of
MU (Mandailing University)
Agussalim, ST bin Abdur Rahim Nasution

24 Agustus 2441 Masehi, Materi KUM S3 MET (Kuliah Umum Sabtu Sore Sepanjang Masa Electronic Teleconference) “Eksistensi Jurusan Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) UM (Universitas Mandailing) untuk memahami,

August 24th, 2441 AD, material of Public Lecture of Afternoon Saturday of All Time with Electronic Teleconference "The existence of The Department of Mining Engineering, The Faculty of Mining and Petroleum Engineering of MU (University of Mandailing) to understands,

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 3 TAHUN 2020 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 
TENTANG 
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
LAWS OF THE REPUBLIC INDONESIA
NUMBER 3 YEAR 2020
ABOUT
AMENDMENT TO LAW NUMBER 4 OF 2009
ABOUT
MINERAL AND COAL MINING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :
Article 1
In this Law what is meant by :

122. Di antara Pasal 172 dan Pasal 173 disisipkan 05 (lima) pasal, yakni Pasal 172A, Pasal 172B, Pasal 172C, Pasal 172D, dan Pasal l72E sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 172A

Ketentuan terkait hak, kewajiban, dan larangan bagi pemegang IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal l72B

(1) WIUP, WIUPK, atau WPR yang telah diberikan izinnya dalam bentuk IUP, IUPK, atau IPR wajib didelineasi sesuai dengan pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP, WIUPK, atau WPR yang telah diberikan izinnya.

Pasal l72C

Luas wilayah IUP Operasi Produksi hasil penyesuaian kuasa pertambangan yang diberikan kepada BUMN, berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu IUP Operasi Produksi.

Pasai I72D

Pemegang IUP atau IUPK yang melakukan peningkatan nilai tambah Mineral logam atau Batubara secara terintegrasi sebelum berlakunya Undang-Undang ini diberikan jangka waktu dan luas wilayah IUP atau IUPK sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal l72E

Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A wajib ditetapkan oleh Menteri dalam jangka waktu paling lambat 02 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

122. Between Article 172 and Article 173, 05 (five) articles are inserted, namely Article 172A, Article 172B, Article 172C, Article 172D, and Article l72E so that they read as follows:

Article 172A

Provisions relating to the rights, obligations and prohibitions for IUPK (in Bahasa) holders at the Production Operation activity stage as regulated in this Law apply mutatis mutandis to IUPK (in Bahasa) as Continuation of Contract/Agreement Operations unless otherwise specified in this Law.

Article l72B

(1) WIUP (in Bahasa), WIUPK (in Bahasa), or WPR (in Bahasa) which have been granted permits in the form of IUP (in Bahasa), IUPK (in Bahasa), or IPR (in Bahasa) must be delineated according to the use of space and areas for Mining Business activities in accordance with the provisions of statutory regulations.

(2) The Central Government and Regional Governments guarantee that there will be no changes in the use of space and areas as intended in paragraph (1) in WIUP(in Bahasa)s, WIUPK(in Bahasa)s or WPR(in Bahasa)s for which permits have been granted.

Article l72C

The area of the IUP (in Bahasa) for Production Operations resulting from adjustments to the mining authority granted to BUMN (in Bahasa), is valid until the end of the term of the IUP (in Bahasa)for Production Operations.

Pasai I72D

IUP (in Bahasa) or IUPK (in Bahasa) holders who carry out integrated added value of metallic minerals or coal before the enactment of this Law are given the term and area of the IUP (in Bahasa) or IUPK (in Bahasa) in accordance with the provisions of this Law.

Article l72E

The national Mineral and Coal management plan as intended in Article 8A must be determined by the Minister within a period of no later than 02 (two) years after this Law comes into force.

sumber (source) :

Google Translate