MAGNUM OPUS
Arahan
dari
Pendiri
UANM
(Universitas Agussalim Nasution Mandailing)
Agussalim, S.T. bin Abdur Rahim Nasution
Pihak
Rektorat, Dekanat, Jurusan, Program Studi, staf pengajar, mahasiswa/mahasiswi, regeneratif
The Greatest Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Millenial,
Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, Gen Gamma, Gen Delta, Generasi Epsilon,
Generasi Sigma, Generasi Upsilon, Generasi Omega UANM (Universitas Agussalim
Nasution Mandailing) yang saya banggakan,
The Rectorate, Deans, Departments,
Study Programs, teaching staff, students, regenerative The Greatest Generation,
Boomer Generation, Generation X, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Beta
Generation, Gamma Gene, Delta Gene,
Epsilon Generation, Generation Sigma, Generation Upsilon, Generation Omega of
ANMU (Agussalim Nasution Mandailing University) that I am proud of,
Kisi-Kisi
Materi KUANMET (Kuliah Universitas Agussalim
Nasution Mandailing Electronic
Teleconfence)
untuk
ke-GUBERNUR-an SUMATERA UTARA dari UANM (Universitas Agussalim Nasution
Mandailing) dengan Misi Abadi untuk Perdamaian Abadi Dunia
05 Mei 2997, Jumat, untuk
ke-GUBERNUR-an SUMATERA UTARA dari Penjadwalan Linimasa UANM KS MET
(Universitas Agussalim Nasution Mandailing Kuliah Sepanjang Masa Electronic
Teleconference) Tahun 2997 (dua ribu sembilan
ratus sembilan puluh tujuh) Masehi ke Saat Ini (Now) Tahun
2026, 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) tahun, secara Arus Mudik, dari Kota
Medan Reinkarnasi Ilmu Asia ke Wajah Dunia Internasional Global Bumi, mewarisi
Peradaban dengan Amal Jariyah (Ilmu yang Bermanfaat) sebagai Tanggung Jawab
Moral Kita untuk Generasi ke Generasi Mendatang untuk Perdamaian Abadi Dunia
khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara
May 05th,
2997 Friday,
for the GOVERNOR of NORTH SUMATERA from the Timeline Scheduling of Agussalim
Nasution Mandailing University Lecture Throughout Time Electronic
Teleconference Year 2997 (two thousand and nine
hundreds and ninety seven) AD to the Present (Now) Year 2026, 971 (nine hundreds and seventy one) years, through the Homecoming Flow, from the City of Medan
Reincarnation of Asian Knowledge to the Face of the Global International World
of the Earth, inheriting Civilization with Amal Jariyah (Beneficial Knowledge)
as Our Moral Responsibility for Future Generations for Eternal World Peace
especially for the people of North Sumatra Province
Universitas Agussalim Nasution
Mandailing (UANM)
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian
Jurusan Teknik Pertambangan
Materi Kuliah
Jumat, 05
Mei Tahun 2997
Masehi
Agussalim Nasution Mandailing
University (ANMU)
The Faculty of Earth Sciences and
Technology
The Mining Engineering Department
Lecture Material
Friday, May 05th,
Year 2997 AD
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR PADA AIR TANAH DAN
TATA CARA PENGENAAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN DAN/ATAU PENYETORAN PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK BERUPA DENDA ADMINISTRATIF PENATAAN IZIN PENGUSAHAAN AIR
TANAH DAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN AIR TANAH
REGULATION OF
THE MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES
OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA
NUMBER 4 OF 2026
CONCERNING
GUIDELINES ON
THE UTILIZATION OF GROUNDWATER RESOURCES AND PROCEDURES FOR THE IMPOSITION,
CALCULATION, PAYMENT, AND/OR REMITTANCE OF NON-TAX STATE REVENUE IN THE FORM OF
ADMINISTRATIVE FINES RELATED TO COMPLIANCE WITH GROUNDWATER UTILIZATION
LICENSES AND GROUNDWATER UTILIZATION APPROVALS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG
MAHA ESA
MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,
BY THE GRACE OF ALMIGHTY GOD
MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR PADA AIR TANAH DAN TATA CARA
PENGENAAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN DAN/ATAU PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK BERUPA DENDA ADMINISTRATIF PENATAAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH DAN
PERSETUJUAN PENGGUNAAN AIR TANAH.
DECIDES:
To stipulate:
REGULATION OF THE MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES CONCERNING
GUIDELINES FOR THE USE OF WATER RESOURCES IN GROUNDWATER AND PROCEDURES FOR
IMPOSITION, CALCULATION, PAYMENT, AND/OR DEPOSIT OF NON-TAX STATE REVENUE IN
THE FORM OF ADMINISTRATIVE FINES FOR THE ARRANGEMENT OF GROUNDWATER BUSINESS
PERMITS AND GROUNDWATER USE APPROVAL.
BAB I
KETENTUAN UMUM
CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS
Pasal 1
Article 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
11. Aplikasi Perizinan Online
adalah sistem elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral untuk layanan penyelenggaraan Persetujuan
Penggunaan Air Tanah.
12. Pengeboran/Penggalian Air Tanah adalah kegiatan membuat
sumur bor/gali Air Tanah sebagai sarana eksplorasi, penggunaan, pengusahaan,
pemantauan, pengimbuhan, dan/atau peresapan Air Tanah.
13. Dewatering
adalah proses penurunan muka Air Tanah melalui kegiatan pengambilan Air Tanah
pada pekerjaan konstruksi.
14. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat
PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan
memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan
sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan
perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan
perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan
belanja negara.
15. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan dari dalam
negeri atau luar negeri, yang mempunyai kewajiban membayar PNBP, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. PNBP Terutang adalah kewajiban PNBP dari Wajib Bayar
terhadap pemerintah yang wajib dibayar pada waktu tertentu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan.
17. Surat Pemberitahuan PNBP Terutang adalah surat
pemberitahuan kewajiban PNBP oleh Wajib Bayar kepada Pemerintah yang wajib
dibayar pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang
ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung
seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
19. Surat Tagihan PNBP adalah surat dan/atau dokumen yang
digunakan untuk melakukan tagihan PNBP, baik berupa pokok maupun sanksi
administratif berupa denda.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
21. Kepala Badan adalah kepala badan yang mempunyai tugas
menyelenggarakan penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber daya geologi,
vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, Air Tanah, dan geologi lingkungan,
serta survei geologi.
22. Pejabat Kuasa Pengelola PNBP pada Pusat Air Tanah dan
Geologi Tata Lingkungan yang selanjutnya disebut Pejabat Kuasa Pengelola PNBP
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
pimpinan instansi pengelola PNBP dalam pengelolaan PNBP yang menjadi tanggung jawabnya
dan tugas lain terkait PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
23. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk untuk membantu
Menteri dalam melaksanakan verifikasi dan penghitungan PNBP berupa denda
administratif dalam rangka penataan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan
Penggunaan Air Tanah.
In this
Ministerial Regulation, the following definitions apply:
11.
Online Licensing Application refers to an electronic system managed and
operated by the Ministry of Energy and Mineral Resources for services related
to the issuance of Groundwater Use Approvals.
12.
Groundwater Drilling/Excavation refers to the activity of constructing
groundwater boreholes or dug wells as a means for groundwater exploration, use,
commercial exploitation, monitoring, recharge, and/or infiltration.
13.
Dewatering refers to the process of lowering the groundwater level through
groundwater extraction activities during construction work.
14.
Non-Tax State Revenue (hereinafter abbreviated as PNBP) refers to levies paid
by individuals or entities in exchange for direct or indirect benefits derived
from services or the utilization of resources and rights obtained by the
state—pursuant to statutory regulations—which constitute central government
revenue (excluding tax revenue and grants) and are managed within the state
budget mechanism.
15.
Obligor refers to a domestic or foreign individual or entity that has an
obligation to pay Non-Tax State Revenue in accordance with the provisions of
statutory regulations.
16.
Outstanding Non-Tax State Revenue refers to a Non-Tax State Revenue obligation
owed by an Obligor to the government that must be paid at a specific time in
accordance with the provisions of statutory regulations.
17.
Notice of Outstanding Non-Tax State Revenue refers to a notification regarding
a Non-Tax State Revenue obligation owed by an Obligor to the government that
must be paid at a specific time in accordance with the provisions of statutory
regulations.
18.
State Treasury refers to the repository for state funds designated by the
Minister of Finance, acting as the State General Treasurer, to collect all
state revenues and disburse all state expenditures.
19.
Non-Tax State Revenue Bill refers to a letter and/or document used to demand
payment of Non-Tax State Revenue, whether in the form of the principal amount
or administrative sanctions in the form of fines.
20.
Minister refers to the minister responsible for government affairs in the field
of energy and mineral resources.
21.
Head of the Agency refers to the head of the agency tasked with conducting
investigations and providing services in the fields of geological resources,
volcanology and geological disaster mitigation, groundwater, and environmental
geology, as well as geological surveys.
22. Official
Authorized to Manage Non-Tax State Revenue at the Center for Groundwater and
Environmental Geology—hereinafter referred to as the Official Authorized to
Manage Non-Tax State Revenue—refers to the official authorized to carry out a
portion of the duties and functions of the head of the agency managing Non-Tax
State Revenue regarding the management of Non-Tax State Revenue under their
responsibility, as well as other duties related to Non-Tax State Revenue in
accordance with the provisions of laws and regulations.
23.
Technical Team refers to the team established to assist the Minister in
verifying and calculating Non-Tax State Revenue in the form of administrative
fines related to the regulation of Groundwater Exploitation Permits and
Groundwater Usage Approvals.
Agussalim, S.T. bin Abdur Rahim Nasution
Pendiri
UANM
(Universitas Agussalim Nasution Mandailing)
The
Founder
of
ANMU
(Agussalim
Nasution Mandailing University)
Jumat, 12 Februari 2010 Masehi ke Jumat 26 Desember Tahun 3000
adalah Penjadwalan Kuliah Umum UM (Universitas Mandailing)
UANM
(Universitas Agussalim Nasution Mandailing)
Rabu, 31 Desember tahun 3000 Masehi ke
saat ini adalah Penjadwalan Kuliah
Reguler UANM (Universitas Agussalim Nasution Mandailing)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar