12 Juni 2997, Senin untuk ke-GUBERNUR-an SUMATERA UTARA dari Penjadwalan Linimasa UANM KS MET (Universitas Agussalim Nasution Mandailing Kuliah Sepanjang Masa Electronic Teleconference) Tahun 2997

 

MAGNUM OPUS

Arahan

dari

Pendiri
UANM
(Universitas Agussalim Nasution Mandailing)
Agussalim, S.T. bin Abdur Rahim Nasution

Link video

https://youtu.be/_prvKRx2Nj4

Pihak Rektorat, Dekanat, Jurusan, Program Studi, staf pengajar, mahasiswa/mahasiswi, regeneratif The Greatest Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Millenial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, Gen Gamma, Gen Delta, Generasi Epsilon, Generasi Sigma, Generasi Upsilon, Generasi Omega UANM (Universitas Agussalim Nasution Mandailing) yang saya banggakan,

The Rectorate, Deans, Departments, Study Programs, teaching staff, students, regenerative The Greatest Generation, Boomer Generation, Generation X, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Beta Generation, Gamma Gene, Delta Gene, Epsilon Generation, Generation Sigma, Generation Upsilon, Generation Omega of ANMU (Agussalim Nasution Mandailing University) that I am proud of,

 

Kisi-Kisi Materi KUANMET (Kuliah Universitas Agussalim Nasution Mandailing Electronic Teleconfence)

 

untuk ke-GUBERNUR-an SUMATERA UTARA dari UANM (Universitas Agussalim Nasution Mandailing) dengan Misi Abadi untuk Perdamaian Abadi Dunia 

 

12 Juni 2997, Senin, untuk ke-GUBERNUR-an SUMATERA UTARA dari Penjadwalan Linimasa UANM KS MET (Universitas Agussalim Nasution Mandailing Kuliah Sepanjang Masa  Electronic Teleconference) Tahun 2997 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) Masehi ke Saat Ini (Now) Tahun 2026, 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) tahun, secara Arus Mudik, dari Kota Medan Reinkarnasi Ilmu Asia ke Wajah Dunia Internasional Global Bumi, mewarisi Peradaban dengan Amal Jariyah (Ilmu yang Bermanfaat) sebagai Tanggung Jawab Moral Kita untuk Generasi ke Generasi Mendatang untuk Perdamaian Abadi Dunia khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara

June 12^th, 2997 Tuesday, for the GOVERNOR of NORTH SUMATERA from the Timeline Scheduling of Agussalim Nasution Mandailing University Lecture Throughout Time Electronic Teleconference Year 2997 (two thousand and nine hundreds and ninety seven) AD to the Present (Now) Year 2026, 971 (nine hundreds and seventy one) years, through the Homecoming Flow, from the City of Medan Reincarnation of Asian Knowledge to the Face of the Global International World of the Earth, inheriting Civilization with Amal Jariyah (Beneficial Knowledge) as Our Moral Responsibility for Future Generations for Eternal World Peace especially for the people of North Sumatra Province

 

Universitas Agussalim Nasution Mandailing (UANM)

Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian

Jurusan Teknik Pertambangan

Materi Kuliah

Senin, 12 Juni Tahun 2997 Masehi

Agussalim Nasution Mandailing University (ANMU)

The Faculty of Earth Sciences and Technology

The Mining Engineering Department

Lecture Material

Monday, June 12^th, Year 2997 AD

 

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR KEGIATAN USAHA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REGULATION OF THE MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES

OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 7 OF 2026

CONCERNING

STANDARDS FOR BUSINESS ACTIVITIES IN THE IMPLEMENTATION OF RISK-BASED BUSINESS LICENSING IN THE ENERGY AND MINERAL RESOURCES SECTOR

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

 

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

 

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR KEGIATAN USAHA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

APPENDIX I

REGULATION OF THE MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES

OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 7 OF 2026

CONCERNING

STANDARDS FOR BUSINESS ACTIVITIES IN THE IMPLEMENTATION OF RISK-BASED BUSINESS LICENSING IN THE ENERGY AND MINERAL RESOURCES SECTOR

 

STANDAR KEGIATAN USAHA PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

STANDARDS FOR BUSINESS ACTIVITIES IN THE ENERGY AND MINERAL RESOURCES SECTOR

 

4. Standar Kegiatan Usaha Berupa Izin Survei Umum

4. Business Activity Standards in the Form of General Survey Permits

 

No. Number	Izin Survei Umum General Survey Permit KBLI: (71102)                             Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis YBDI Indonesian Standard Field Classification: (71102)                             Engineering Activities and Related Technical Consulting
6.	Ketentuan Kewajiban Terms of Obligation	a.	Dalam hal Survei Umum dilaksanakan di Wilayah Terbuka seluruhnya, setelah Izin Survei Umum diterbitkan, pelaku usaha wajib: In the event that a General Survey is carried out entirely in an Open Area, after the General Survey Permit is issued, the business actor is obliged to:
		b.	Dalam hal Survei Umum melintasi Wilayah Kerja aktif, setelah Izin Survei Umum diterbitkan, pelaku usaha wajib: In the case of a General Survey crossing an active Work Area, after the General Survey Permit is issued, the business actor is obliged to:
			1)	melakukan kegiatan Survei Umum dan Izin Survei Umum tidak dapat dialihkan kepada pihak lain; carry out General Survey activities and General Survey Permits cannot be transferred to other parties;
			2)	selama pelaksanaan Survei Umum, pelaku usaha wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan Survei Umum kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali atau setiap saat apabila diperlukan. During the implementation of the General Survey, business actors are required to report the progress of the implementation of the General Survey to the Directorate General of Oil and Gas periodically at least once every 3 (three) months or at any time if necessary.
			3)	dalam hal terjadi perubahan, baik luasan area/panjang lintasan/jumlah titik dan/atau lokasi survei di luar wilayah yang tercakup dalam Izin Survei Umum, pelaku usaha wajib: In the event of changes, either to the area/length of the route/number of points and/or survey location outside the area covered by the General Survey Permit, the business actor is obliged to:
				a)	mempertahankan pelaksanaan realisasi minimal 70% (tujuh puluh persen) di Wilayah Terbuka; maintain the implementation of a minimum realization of 70% (seventy percent) in the Open Area;
				b)	melaporkan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi c.q. Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; report to the Director General of Oil and Gas c.q. Director of Upstream Oil and Gas Business Development;
			4)	dalam hal terdapat perubahan luasan area/panjang lintasan/jumlah titik Survei Umum yang melebihi 20% (dua puluh persen) dari total luasan area/panjang lintasan/jumlah titik Survei Umum yang tertuang dalam Izin Survei Umum, pelaku usaha wajib terlebih dahulu menyampaikan permohonan penyesuaian izin kepada Kepala BKPM setelah melakukan presentasi ke Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi; in the event that there is a change in the area/length of the route/number of General Survey points that exceeds 20% (twenty percent) of the total area/length of the route/number of General Survey points stated in the General Survey Permit, the business actor must first submit a request for adjustment of the permit to the Head of the Investment Coordinating Board after making a presentation to the Directorate General of Oil and Gas;
			5)	apabila kontrak kerja sama penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data dengan Pusdatin ESDM telah dilakukan sebelum adanya perubahan izin, terhadap kontrak kerja sama penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data tersebut wajib dilakukan amandemen setelah terbitnya perubahan izin sebagaimana dimaksud pada angka 4) ; if the cooperation contract for data storage, maintenance and socialization with the Energy and Mineral Resources Data and Information Center has been carried out before the change in permit, the cooperation contract for data storage, maintenance and socialization must be amended after the issuance of the change in permit as referred to in number 4);
			6)	apabila ketentuan angka 3), angka 4), dan angka 5) tidak dipenuhi, data tambahan yang dihasilkan dari perubahan luasan area/panjang lintasan/jumlah titik dan/atau lokasi survei tersebut wajib diserahkan kepada Pusdatin ESDM setelah dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan Data tersebut menjadi milik negara serta pelaku usaha tidak memiliki hak pemasyarakatan atas Data tambahan tersebut; if the provisions of numbers 3), 4), and 5) are not met, additional data resulting from changes in the area/length of the track/number of points and/or location of the survey must be submitted to the Energy and Mineral Resources Data and Information Center after being evaluated by the Directorate General of Oil and Gas and the data becomes the property of the state and business actors do not have the right to publicize the additional data;
			7)	luasan area/panjang lintasan/jumlah titik hasil survei umum yang dapat dimasukkan dalam Kontrak Kerja Sama penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data dengan Pusdatin ESDM tetap wajib memenuhi minimal 70% (tujuh puluh persen) dari realisasi pelaksanaan Survei Umum di Wilayah Terbuka serta data hasil Survei Umum yang tidak masuk dalam lingkup kontrak kerja sama penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data tersebut wajib diserahkan kepada Pusdatin ESDM setelah dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan Data tersebut menjadi milik negara serta pelaku usaha tidak memiliki hak pemasyarakatan atas Data tersebut; the area/length of the track/number of points resulting from the general survey that can be included in the Cooperation Contract for storage, maintenance and dissemination of data with the Energy and Mineral Resources Data and Information Center must still fulfill a minimum of 70% (seventy percent) of the realization of the implementation of the General Survey in the Open Area and the data resulting from the General Survey that is not included in the scope of the cooperation contract for storage, maintenance and dissemination of the data must be submitted to the Energy and Mineral Resources Data and Information Center after being evaluated by the Directorate General of Oil and Gas and the Data becomes the property of the state and business actors do not have the right to disseminate the Data;
			8)	mengadakan Kontrak Kerja Sama dengan Pusdatin ESDM mengenai penyimpanan, pemeliharaan dan pemasyarakatan data, dengan ketentuan dan mekanisme sebagai berikut: enter into a Cooperation Contract with the Energy and Mineral Resources Data and Information Center regarding data storage, maintenance and dissemination, with the following provisions and mechanisms:
				a)	Badan Usaha wajib menindaklanjuti Izin Survei Umum tersebut dengan kontrak kerja sama penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data antara Badan Usaha dengan Pusdatin ESDM dan apabila sampai pada akhir masa berlakunya Izin Survei Umum, Badan Usaha tidak memiliki kontrak kerja sama penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data tersebut, Izin Survei Umum dinyatakan tidak berlaku dan seluruh data hasil kegiatan Survei Umum wajib diserahkan kepada Pemerintah c.q. Pusdatin ESDM; The Business Entity is required to follow up the General Survey Permit with a cooperation contract for data storage, maintenance and socialization between the Business Entity and the Energy and Mineral Resources Data and Information Center and if at the end of the validity period of the General Survey Permit, the Business Entity does not have a cooperation contract for data storage, maintenance and socialization, the General Survey Permit is declared invalid and all data resulting from the General Survey activities must be submitted to the Government c.q. Energy and Mineral Resources Data and Information Center;
				b)	Izin Survei Umum yang terdiri dari area di Wilayah Terbuka dan area di Wilayah Kerja aktif yang dilintasi akan dituangkan pada 1 (satu) Kontrak Kerja Sama penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data antara pelaku usaha dan Pusdatin ESDM; General Survey Permits consisting of areas in Open Areas and areas in active Work Areas that are crossed will be stated in 1 (one) Cooperation Contract for data storage, maintenance and dissemination between business actors and the Energy and Mineral Resources Data and Information Center;
				c)	Kontrak kerja sama dengan Pusdatin ESDM dapat dilakukan setelah Izin Survei Umum diterbitkan, dengan tanggal efektif kontrak yaitu sejak memenuhi realisasi luasan area/panjang lintasan/jumlah titik Survei Umum minimal 51% (lima puluh satu persen) di Wilayah Terbuka berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan Survei Umum oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi; A cooperation contract with the Energy and Mineral Resources Data and Information Center can be carried out after the General Survey Permit is issued, with the effective date of the contract being from the time the realization of the area/length of the track/number of General Survey points of at least 51% (fifty-one percent) in the Open Area is fulfilled based on the results of monitoring the implementation of the General Survey by the Directorate General of Oil and Gas;
				d)	apabila realisasi luasan area/panjang lintasan/jumlah titik Survei Umum lebih kecil dari yang tertuang dalam izin Survei Umum (termasuk perubahan izinnya jika ada), akan mengurangi secara proporsional jangka waktu Kontrak Kerja penyimpanan, sama pemeliharaan, dan pemasyarakatan data, If the actual area/length of the track/number of General Survey points is smaller than that stated in the General Survey permit (including changes to the permit if any), the Work Contract period for data storage, maintenance and socialization will be reduced proportionally.
			9)	Pelaku usaha wajib menyampaikan dokumen perjanjian dengan pihak ketiga kepada Pusdatin ESDM terkait dengan antara lain pelaksanaan Survei Umum dan penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data hasil kegiatan Survei Umum; Business actors are required to submit agreement documents with third parties to the Energy and Mineral Resources Data and Information Center regarding, among other things, the implementation of General Surveys and the storage, maintenance and dissemination of data resulting from General Survey activities;
			10)	Pelaku usaha wajib bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penguasaan di dalam kegiatan penyimpanan, pengelolaan dan kegiatan pemasyarakatan data hasil kegiatan survei umum; Business actors are required to be fully responsible for controlling the storage, management and socialization activities of data resulting from general survey activities;
			11)	Pelaku usaha wajib menyerahkan snapshot dan salinan atas data Survei Umum yang diperoleh termasuk daftar seluruh datanya kepada Pusdatin ESDM melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan mempresentasikan hasil Survei Umum kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan. Business actors are required to submit snapshots and copies of the General Survey data obtained, including a list of all data, to the Energy and Mineral Resources Data and Information Center through the Directorate General of Oil and Gas and present the results of the General Survey to the Directorate General of Oil and Gas in accordance with the provisions of laws and regulations.

 

halaman 30

page 30

 

 

 

Agussalim, S.T. bin Abdur Rahim Nasution
Pendiri
UANM
(Universitas Agussalim Nasution Mandailing)

The Founder

of

ANMU

(Agussalim Nasution Mandailing University)