05 Juli 2997, Rabu untuk ke-GUBERNUR-an SUMATERA UTARA dari Penjadwalan Linimasa UANM KS MET (Universitas Agussalim Nasution Mandailing Kuliah Sepanjang Masa Electronic Teleconference) Tahun 2997

 

MAGNUM OPUS

Arahan

dari

Pendiri
UANM
(Universitas Agussalim Nasution Mandailing)
Agussalim, S.T. bin Abdur Rahim Nasution

 

 

Pihak Rektorat, Dekanat, Jurusan, Program Studi, staf pengajar, mahasiswa/mahasiswi, regeneratif The Greatest Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Millenial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, Gen Gamma, Gen Delta, Generasi Epsilon, Generasi Sigma, Generasi Upsilon, Generasi Omega UANM (Universitas Agussalim Nasution Mandailing) yang saya banggakan,

The Rectorate, Deans, Departments, Study Programs, teaching staff, students, regenerative The Greatest Generation, Boomer Generation, Generation X, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Beta Generation, Gamma Gene, Delta Gene, Epsilon Generation, Generation Sigma, Generation Upsilon, Generation Omega of ANMU (Agussalim Nasution Mandailing University) that I am proud of,

 

Kisi-Kisi Materi KUANMET (Kuliah Universitas Agussalim Nasution Mandailing Electronic Teleconfence)

 

untuk ke-GUBERNUR-an SUMATERA UTARA dari UANM (Universitas Agussalim Nasution Mandailing) dengan Misi Abadi untuk Perdamaian Abadi Dunia 

 

05 Juli 2997, Rabu, untuk ke-GUBERNUR-an SUMATERA UTARA dari Penjadwalan Linimasa UANM KS MET (Universitas Agussalim Nasution Mandailing Kuliah Sepanjang Masa  Electronic Teleconference) Tahun 2997 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) Masehi ke Saat Ini (Now) Tahun 2026, 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) tahun, secara Arus Mudik, dari Kota Medan Reinkarnasi Ilmu Asia ke Wajah Dunia Internasional Global Bumi, mewarisi Peradaban dengan Amal Jariyah (Ilmu yang Bermanfaat) sebagai Tanggung Jawab Moral Kita untuk Generasi ke Generasi Mendatang untuk Perdamaian Abadi Dunia khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara

July 05^th, 2997 Wednesday, for the GOVERNOR of NORTH SUMATERA from the Timeline Scheduling of Agussalim Nasution Mandailing University Lecture Throughout Time Electronic Teleconference Year 2997 (two thousand and nine hundreds and ninety seven) AD to the Present (Now) Year 2026, 971 (nine hundreds and seventy one) years, through the Homecoming Flow, from the City of Medan Reincarnation of Asian Knowledge to the Face of the Global International World of the Earth, inheriting Civilization with Amal Jariyah (Beneficial Knowledge) as Our Moral Responsibility for Future Generations for Eternal World Peace especially for the people of North Sumatra Province

 

Universitas Agussalim Nasution Mandailing (UANM)

Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian

Jurusan Teknik Pertambangan

Materi Kuliah

Rabu, 05 Juli Tahun 2997 Masehi

Agussalim Nasution Mandailing University (ANMU)

The Faculty of Earth Sciences and Technology

The Mining Engineering Department

Lecture Material

Wednesday, July 05^th, Year 2997 AD

 

PERATURAN PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28

TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

GOVERNMENT REGULATIONS

REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 28

YEAR 2025

ABOUT

IMPLEMENTATION OF RISK-BASED BUSINESS LICENSING

 

2.4 Lampiran I.D PP Nomor 28 Tahun 2025 (I.D.1-1056)

2.4 Attachment to I.D PP Number 28 of 2025 (I.D.1-1056)

 

D. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

D. BUSINESS LICENSING IN THE ENERGY AND MINERAL RESOURCES SECTOR

 

halaman 650

No. Number

Kode KBLI Standard Classification Code for Indonesian Business Fields

Judul KBLI Title of Standard Classification of Indonesian Business Fields

Ruang Lingkup Scope

Skala Usulan Proposed Scale

Tingkat Risiko Risk Level

Perizinan Berusaha Business Licensing

Persyaratan Condition

Jangka Waktu Penerbitan Publication Period

Kewajiban Obligation

PB UMKU Business Licensing to Support Business Activities

Parameter

Kewenangan Authority

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

45

0891 I

Pertambangan Belerang Sulfur Mining

Kelompok ini mencakup usaha pertambangan bijih belerang. Termasuk Juga kegiatan penghancu ran, dan pembersihan terhadap mineral belerang. Pengolahan lanjutan dari mineral belerang dimasukkan dalam kelompok 20114. This group includes sulfur ore mining operations. It also includes crushing and cleaning activities for sulfur minerals. Further processing of sulfur minerals is included in group 20114.

- Mikro - Kecil - Menengah – Besar - Micro - Small - Medium - Large

Tinggi High

NIB dan lzin Business Identification Number and Permit

IUP Tahap Kegiatan Ehsplorasi 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan Pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP atas permohonan wilayah 8. Surat keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan Mining Business Permit for Exploration Activities 1. Application Letter 2. Business Identification Number (NIC) in case of data updates 3. Management Structure, list of shareholders, and list of beneficial owners of the business entity, cooperative, or sole proprietorship in case of data updates 4. Statement from a mining and/or geological expert with at least 1 (one) year of experience 5. Statement of commitment to comply with laws and regulations in the field of environmental protection and management 6. Proof of placement of a guarantee for the seriousness of the implementation of Exploration Activities 7. Proof of payment of the area reserve fee and payment for printing the Mining Business Permit Area map upon application for the area 8. Fiscal Statement in accordance with the provisions of laws and regulations in the field of taxation   IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Peta usulan WIUP tahap Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai denqan sistem informasi geogralis yang berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi 6. Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh menteri 7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 8. Dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan 11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir Mining Business Permit for Production Operations 1. Application Letter 2. Business Identification Number (NIC) in case of data updates 3. Management structure, list of shareholders or capital, and list of beneficial owners of the business entity, cooperative, or sole proprietorship in case of data updates 4. Map of the proposed Mining Business Permit Area for Production Operations, complete with coordinates in the form of latitude and longitude in accordance with the nationally applicable geographic information system. 5. Complete report for the Exploration Phase. 6. Feasibility Study Report approved by the Minister. 7. Environmental documents and environmental approvals issued by authorized agencies in accordance with statutory provisions. 8. Reclamation and Post-mining Plan Documents.  9. Financial statements for the last 3 (three) years, audited by a public accountant. 10. Fiscal statement in accordance with tax laws and regulations. 11. Proof of payment of fixed contributions for the Exploration Phase for the last year.   Perpanjangan IUP tahap Kegiatan Operasi Produksi Paling sedikit harus dilengkapi 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir: 4. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan 5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi 7. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Reklamasi 8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan Extension of a Mining Business Permit for the Production Operations Phase: At a minimum, the following must be completed: 1. Application Letter 2. Map and coordinate boundaries of the area 3. Proof of payment of fixed fees and production fees or regional taxes for the last 3 (three) years: 4. Fiscal statement in accordance with tax laws and regulations 5. Work plan during the extension period 6. Final Production Operations Report 7. Environmental Management and Reclamation Implementation Report 8. Resource and Reserve Balance Sheet   Surat Izin Penambangan Batuan 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari bumd/badan usaha milik desa, badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, koperasi, atau perusahaan perseorangan 4. Salinan kontrak/ pedanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah bagi permohonan SIPB untuk keperluan tertentu 5. Surat pernyataan untuk tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha penambangan 6. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 7. I.aporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 8. Koordinat dan luas wilayah batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang dimohon Rock Mining Permit 1. Application Letter 2. Business Identification Number 3. Management structure, list of shareholders or capital, and list of beneficial owners of a regional-owned enterprise (BUMD)/village-owned enterprise, private enterprise for domestic investment, cooperative, or sole proprietorship 4. Copy of the contract/implementation agreement for a development project funded by the central or regional government for applications for a Rock Mining Permit for specific purposes 5. Statement letter not to use explosives in mining activities 6. Statement letter of commitment to comply with laws and regulations in the field of environmental protection and management 7. Financial report for the last 1 (one) year audited by a public accountant 8. Coordinates and area of ​​the specific type of rock or for the specific purpose requested   Izin Pertambangan Rakyat 1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat yang menyata-kan pemohon merupakan penduduk setempat dan melakukan kegiatan pertambangan rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselama-tan pertambangan dan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan Community Mining Permit 1. Individuals a. Application Letter b. Business Identification Number c. Copy of Resident Identity Card d. Certificate from the local sub-district/village stating that the applicant is a local resident and is conducting community mining activities e. Declaration of commitment to comply with laws and regulations regarding environmental protection and management and mining safety; and f. Fiscal certificate in accordance with tax laws and regulations.   2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi dilengkapi dengan salinan kartu tanda penduduk anggota koperasi d. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus dan anggota koperasi merupakan penduduk setempat dan anggota koperasi merupakan penambang rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan pertambangan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan 2. Cooperatives a. Application Letter b. Business Identification Number c. Copies of the cooperative management's ID cards, along with copies of the cooperative members' ID cards d. A certificate from the local sub-district/village stating that all cooperative management and members are local residents and that the cooperative members are artisanal miners e. A statement of commitment to comply with laws and regulations regarding environmental protection and management, and mining safety f. A fiscal certificate in accordance with the provisions of laws and regulations regarding taxation   Perpanjangan lzin Pertambangan Rekyat 1. Orang Perorangan a. surat permohonan b. peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertambanga n rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) dan e. rencana penambangan selama perpanjangan Extension of Community Mining Permit 1. Individuals a. Application letter b. Map and coordinate boundaries of the area c. Proof of payment of community mining production fees for the last 3 (three) years. d. Activity report (mining activities, environmental management), and e. Mining plan during the extension period   2. Koperasi a. surat permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertambangan ralgrat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) e. rencana penambangan selama perpanjangan dan f. Susunan pengurus 2. Cooperative: a. Application letter b. Map and coordinate boundaries of the area c. Proof of payment of production concession mining fees for the last 3 (three) years d. Activity report (mining activities, environmental management) e. Mining plan during the extension and f. Management structure

1. IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi : 14 Hari 1. Mining Business Permit for Exploration Activity Stage: 14 Days   2. IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi : 14 Hari 2. Business Permit for Production Operation Activity Stage: 14 Days   3. Perpanjangan IUP: 14 Hari 3. Mining Business Permit Extension: 14 Days   4. lzin Pertambangan Rakyat 14 Hari (jangka waktu tidak termasuk pelaksanaan kunjungan lapangan) 4. 14 Day People's Mining Permit (period does not include field visits)

Kewajiban IUP 1. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai tahap kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan 2. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi 3. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan akhir Laporan Studi Kelayakan 4. Mendapatkan persetujuan lzin Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan 5. Menyelesaikan Hak Atas Tanah sebelum melakukan Kegiatan Operasi pertambangan 6. Menyampaikan dan melaksanakan sesuai Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuanperaturan perundangundangan 7. Menyampaikan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang serta penempatan jaminannya 8. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan perawatan tanda batas WIUP sesuai ketentuan peraturan perundangI undangan 9. Menyampaikan L.aporan Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi 10. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala sesuai tahap kegiatan IUP kepada Menteri/Gubernur sesuai dengan kewenangannya 11. Memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundangundangan 12. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundangundangan 13. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Menteri/ gubernur sesuai kewenangannya atas perubahan pemegang saham badan usaha perseroan terbatas 14. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundangundangan 15. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Mining Business Permit Obligations 1. Submit and obtain approval of the Work Plan and Budget (RKAB) according to the activity stage, in accordance with statutory provisions. 2. Submit and obtain approval of the Final Exploration Report. 3. Submit and obtain final approval of the Feasibility Study Report. 4. Obtain Environmental Permit approval, in accordance with statutory provisions. 5. Settle Land Rights before undertaking Mining Operations. 6. Submit and implement the Community Development and Empowerment Master Plan in accordance with statutory provisions. 7. Submit, obtain approval of, and implement the Reclamation Plan and Post-Mining Plan, as well as the placement of collateral. 8. Install, maintain, and care for Mining Business Permit boundary markers in accordance with statutory provisions. 9. Submit the Final Production Operation Report in order to apply for the extension of the Mining Business Permit. 10. Report business activities periodically according to the IUP activity stage to the Minister/Governor, in accordance with their authority. 11. Meet domestic mineral needs. in accordance with statutory provisions 12. Fulfilling non-tax state revenue obligations in accordance with statutory provisions 13. Submitting and obtaining approval from the Minister/Governor in accordance with their authority regarding changes in shareholders of limited liability companies 14. Implementing good and correct mining principles in accordance with statutory provisions 15. Carrying out other obligations in accordance with statutory provisions   Kewajiban IPR 1. Melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan 2. Mematuhi peraturan perundangundangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku 3. Mengelola lingkungan hidup bersama Gubernur 4. Membayar iuran Pertambangan rakyat dan 5. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan ralryat secara berkala kepada Gubernur 6. Wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan 7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Mining Permit Obligations 1. Conduct mining activities no later than 3 (three) months after the Mining Permit is issued. 2. Comply with laws and regulations regarding mining safety, environmental management, and meeting applicable standards. 3. Manage the environment in collaboration with the Governor. 4. Pay community mining fees. 5. Submit periodic reports on the implementation of community mining business activities to the Governor. 6. Comply with technical mining requirements. 7. Carry out other obligations in accordance with laws and regulations.   KewaJlban SIPB 1. Menyusun dan menyampaikan Dokumen Perencanaan Penambangan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan 2. Melakukan kegiatan penambangan setelah mendapatkan persetujuan Dokumen Perencanaan Penambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan 3. Melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan 4. Menerapkan kaidah Pertambangan yang baik 5. Menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan 6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan SIPB kepada Gubernur 7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Obligations for a Rock Mining Permit 1. Prepare and submit a Mining Planning Document to the Governor for approval. 2. Conduct mining activities after obtaining approval of the Mining Planning Document in accordance with statutory provisions. 3. Conduct environmental management and monitoring in accordance with statutory provisions. 4. Implement good mining practices. 5. Settle land rights with rights holders in accordance with statutory provisions. 6. Submit a report on the implementation of the Rock Mining Permit to the Governor. 7. Carry out other obligations in accordance with statutory provisions.

- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di lintas provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut lebih dari 12 mil laut - Mining Business Permits for domestic investment in areas spanning across provinces - Mining Business Permits for domestic investment in areas extending beyond 12 nautical miles     - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada dalam satu provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut sampai . dengan 12 mil laut . SIPB – IPR - Mining Business Permit for domestic investment within a province - Mining Business Permit for domestic investment within a maritime area up to 12 nautical miles - Rock Mining Permit - Community Mining Permit

Menteri/ Kepala Badan Minister/Head of Agency                                                                                                                                                                                   Gubernur Governor

 

halaman 665

page 665

 

 

 

Agussalim, S.T. bin Abdur Rahim Nasution
Pendiri
UANM
(Universitas Agussalim Nasution Mandailing)

The Founder

of

ANMU

(Agussalim Nasution Mandailing University)