Link video
untuk
ke-GUBERNUR-an SUMATERA UTARA dari UANM (Universitas Agussalim Nasution
Mandailing)
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian
Jurusan Teknik Pertambangan
Materi Kuliah
Rabu, 25 Mei
Tahun 2996
Masehi
The Faculty of Earth Sciences and Technology
The Mining Engineering Department
Lecture Material
Wednesday, May 25th,
Year 2996 AD
PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 96 TAHUN 2021
TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA
GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 39 OF 2025
CONCERNING
THE SECOND AMENDMENT TO GOVERNMENT REGULATION
NUMBER 96 OF 2021 CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF MINERAL AND COAL
MINING BUSINESS ACTIVITIES
Pasal I
Article 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:
34. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah
wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat
dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang
nasional.
In this Government
Regulation, what is meant by:
34. Mining Area,
hereinafter referred to as WP (in Bahasa), is an area possessing Mineral and/or
Coal potential that is not bound by government administrative boundaries and
constitutes part of the national spatial plan.
lembar 8
sheet 8
Tidak ada komentar:
Posting Komentar