untuk
ke-GUBERNUR-an SUMATERA UTARA dari UANM (Universitas Agussalim Nasution
Mandailing)
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian
Jurusan Teknik Pertambangan
Materi Kuliah
Rabu, 03 Agustus
Tahun 2996
Masehi
The Faculty of Earth Sciences and
Technology
The Mining Engineering Department
Lecture Material
Wednesday, August 03rd,
Year 2996 AD
PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 96 TAHUN 2021
TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA
GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 39 OF 2025
CONCERNING
THE SECOND AMENDMENT TO GOVERNMENT REGULATION
NUMBER 96 OF 2021 CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF MINERAL AND COAL MINING
BUSINESS ACTIVITIES
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
BY THE GRACE OF
GOD ALMIGHTY
PRESIDENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA,
Menimbang a. bahwa akselerasi pelibatan usaha kecil dan
menengah serta koperasi dalam kegiatan usaha pertambangan serta kegiatan
hilirisasi mineral dan batubara yang pengelolaannya telah diatur di dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memerlukan
pengaturan lebih lanjut di dalam suatu Peraturan Pemerintah untuk memastikan
implementasi secara konkret dan berkelanjutan;
Considering a. that
accelerating the involvement of small and medium-sized enterprises and
cooperatives in mining business activities as well as mineral and coal
downstreaming activities—the management of which is regulated under Law Number
2 of 2025 concerning the Fourth Amendment to Law Number 4 of 2009 concerning
Mineral and Coal Mining—requires further regulation in a Government Regulation
to ensure concrete and sustainable implementation;
lembar 1
sheet 1
Tidak ada komentar:
Posting Komentar