16 Agustus 2996, Selasa untuk ke-GUBERNUR-an SUMATERA UTARA dari Penjadwalan Linimasa UANM KS MET (Universitas Agussalim Nasution Mandailing Kuliah Sepanjang Masa Electronic Teleconference) Tahun 2996

 

untuk ke-GUBERNUR-an SUMATERA UTARA dari UANM (Universitas Agussalim Nasution Mandailing)

 

Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian

Jurusan Teknik Pertambangan

Materi Kuliah

Selasa, 16 Agustus Tahun 2996 Masehi

The Faculty of Earth Sciences and Technology

The Mining Engineering Department

Lecture Material

Tuesday, August 16^th, Year 2996 AD

 

PENJELASAN

ATAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

NOMOR 37 TAHUN 1960

TENTANG

PERTAMBANGAN

ELUCIDATION

OF GOVERNMENT REGULATION IN LIEU OF LAW

NUMBER 37 OF 1960

CONCERNING

MINING

 

PASAL DEMI PASAL

ARTICLE BY ARTICLE

 

Pasal 11

Article 11

 

Untuk pengertian hak-hak pertambangan yang telah kita kenal selama ini, sekarang diperlukan istilah kuasa pertambangan.

The term "mining authority" is now required to replace the concept of mining rights as we have known it until now.

 

Perbedaan yang pokok disini ialah bahwa yang diberikan dengan kuasa pertambangan hanyalah kekuasaan untuk melaksanakan usaha pertambangan dan tidak memberikan hak pertambangan kepada si pemegang kuasa pertambangan. Dalam Keputusan Menteri yang memberikan kuasa pertambangan itu dijelaskan sampai kemana jauhnya pemberian kuasa pertambangan tadi serta usaha pertambangan apa yang diliputi oleh kuasa pertambangan itu.

The fundamental distinction here is that a mining authorization grants only the authority to conduct mining operations, without conferring actual mining rights upon the holder. The Ministerial Decree granting the authorization specifies the scope of the authority conferred and the specific mining activities covered by it.

 

lembar 26

sheet 26