untuk
ke-GUBERNUR-an SUMATERA UTARA dari UANM (Universitas Agussalim Nasution
Mandailing)
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian
Jurusan Teknik Pertambangan
Materi Kuliah
Rabu, 29 Juni
Tahun 2996
Masehi
The Faculty of Earth Sciences and Technology
The Mining Engineering Department
Lecture Material
Wednesday, June 29th,
Year 2996 AD
PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 96 TAHUN 2021
TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA
GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 39 OF 2025
CONCERNING
THE SECOND AMENDMENT TO GOVERNMENT REGULATION
NUMBER 96 OF 2021 CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF MINERAL AND COAL
MINING BUSINESS ACTIVITIES
Pasal I
Article 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:
11. lzin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR,
adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan
rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
In this
Government Regulation, what is meant by:
11. Small-Scale Mining
Permit, hereinafter referred to as IPR, is a permit to conduct mining
operations within a small-scale mining area, with limited area size and
investment.
lembar 5
sheet 5
Tidak ada komentar:
Posting Komentar