17 Desember 3000, Rabu, untuk ke-GUBERNUR-an SUMATERA UTARA dari
Penjadwalan Linimasa UANM KUS MET (Universitas Agussalim Nasution Mandailing
Kuliah Umum Sepanjang Masa Electronic Teleconference) Tahun
3000 (tahun tiga ribu) Masehi ke Saat Ini (Now), secara Arus
Mudik, dari Kota Medan Reinkarnasi Ilmu Asia ke Wajah Dunia Internasional
Global Bumi, mewarisi Peradaban dengan Amal Jariyah (Ilmu yang Bermanfaat) sebagai
Tanggung Jawab Moral Kita untuk Generasi ke Generasi Mendatang untuk Perdamaian
Abadi Dunia
December 17th,
3000, Wednesday,
for the GOVERNOR of NORTH SUMATERA from the Timeline Scheduling of Agussalim
Nasution Mandailing University Public Lecture Throughout Time Electronic
Teleconference Year 3000 (three thousand) AD to the Present (Now), through the
Homecoming Flow, from the City of Medan Reincarnation of Asian Knowledge to the
Face of the Global International World of the Earth, inheriting Civilization
with Amal Jariyah (Beneficial Knowledge) as Our Moral Responsibility for Future
Generations for Eternal World Peace
Universitas Agussalim Nasution
Mandailing (UANM)
Fakultas ISIPOL (Ilmu Sosial & Ilmu Politik)
Jurusan Politik dan Pemerintahan (Ilmu Pemerintahan)
Materi Kuliah
Rabu, 17 Desember Tahun 3000 Masehi
Agussalim
Nasution Mandailing University (ANMU)
Faculty
of Social Sciences & Political Sciences
Department
of Politics and Government (Government Science)
Lecture
Material
Wednesday, December 17, 3000
AD
RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH 2024
PERATURAN
GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 18, BD 2024/ NO 18, 9 (SEMBILAN) HALAMAN.
PERATURAN
GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA TAHUN 2025
ABSTRAK
- Untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun
2025.
SUMBER
PERATURAN
- Dasar Hukum
Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945; Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 12 Tahun
2011; sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang – Undang Nomor 13
Tahun 2022; Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang – Undang Nomor 8
Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor
111 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70
Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
/ /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun
2023; Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Sumatera
Utara Nomor Tahun 2017; Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan
Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023.
HUKUM
- Dalam
Peraturan Gubernur tentang rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Sumatera
Utara tahun 2025 meliputi Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disebut RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
yang memuat Evaluasi Hasil Kinerja Pembangunan Daerah Rancangan Kerangka
Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 serta kaidah
pelaksanaannya. Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025
dimaksud sebagai pedoman dalam: Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Provinsi Tahun Anggaran 2025; dan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten/Kota. Penetapan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 mempunyai tujuan untuk mewujudkan
Perencanaan Pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara Perencanaan
Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dengan Provinsi yang
berbatasan.
CATATAN :
- Peraturan
Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Juni 2024 dan
ditetapkan tanggal 28 Juni 2024;
- Lampiran : 603
halaman.
halaman disini
batang tubuh Peraturan Gubernur di luar lampiran
WORK PLAN OF REGIONAL GOVERNMENT 2024
REGULATION OF THE GOVERNOR OF NORTH
SUMATRA NUMBER 18, BD 2024/ NUMBER 18, 9 (NINE) PAGES.
REGULATION OF THE GOVERNOR OF NORTH
SUMATRA CONCERNING THE WORK PLAN OF THE REGIONAL GOVERNMENT OF NORTH SUMATRA
PROVINCE IN 2025
ABSTRACT
- In order to implement the provisions of Article 26
paragraph (2) of Law Number 25 of 2004 concerning the National Development
Planning System, it is necessary to stipulate a Governor Regulation concerning
the Work Plan of the Regional Government of North Sumatra Province in 2025.
SOURCE OF REGULATION
- The Legal Basis for this Governor Regulation is
Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 25 of 2004; Law Number 12 of 2011; as amended several times by Law
Number 13 of 2022; Law Number 23 of 2014; as last amended by Law Number 6 of
2023; Law Number 8 of 2023; Government Regulation Number 18 of 2016; as amended
by Government Regulation Number 72 of 2019; Government Regulation Number 12 of
2019; Government Regulation Number 13 of 2019; Presidential Regulation Number
111 of 2022; Regulation of the Minister of Home Affairs Number 80 of 2015; as
amended by Regulation of the Minister of Home Affairs Number 120 of 2018;
Regulation of the Minister of Home Affairs Number 86 of 2017; Regulation of the
Minister of Home Affairs Number 70 of 2019; Regulation of the Minister of Home
Affairs Number 90 of 2019; Regulation of the Minister of Home Affairs Number 18
of 2020; Regulation of the Minister of Home Affairs Number 77 of 2020;
Regulation of the Minister of Home Affairs Number 59 of 2021; Regulation of the
Minister of National Development Planning / /Head of the National Development
Planning Agency Number 4 of 2023; North Sumatra Regional Regulation Number 12
of 2008; North Sumatra Regional Regulation Number 2017; North Sumatra Regional
Regulation Number 8 of 2022; Regulation of the Governor of North Sumatra Number
16 of 2023.
LAW
- In the Governor's Regulation concerning the work
plan of the regional government of North Sumatra Province in 2025, the Regional
Government Work Plan hereinafter referred to as the 2025 RKPD (in Bahasa) is a
description of the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD in Bahasa)
program which contains the Evaluation of Regional Development Performance
Results, Draft Regional Economic Framework, Regional Development Priorities in
2025 and the rules for its implementation. The stipulation of the 2025 Regional
Government Work Plan (RKPD in Bahasa) is intended as a guideline in:
Preparation of the Regional Apparatus Work Plan (Renja-PD in Bahasa), General
Budget Policy (KUA in Bahasa) and Temporary Budget Priorities and Ceilings
(PPAS in Bahasa), as well as the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD in
Bahasa) of the Province for the 2025 Fiscal Year; and Preparation of the
Regional Government Work Plan (RKPD in Bahasa) of the Regency/City. The
stipulation of the 2025 Regional Government Work Plan (RKPD in Bahasa) aims to
realize Regional Development Planning that is synergistic and integrated
between National Development Planning, Provinces and Regencies/Cities as well
as with bordering Provinces.
NOTE:
- This Governor's Regulation shall come into force
on the date of its promulgation, June 28, 2024 and shall be stipulated on June
28, 2024;
- Attachments: 603 pages.
pages here the body of the Governor's Regulation outside the attachments
Tidak ada komentar:
Posting Komentar