TEKNIK PERTAMBANGAN UM (UNIVERSITAS MANDAILING), KUM S3 MET 28 JANUARI 2440 M (KULIAH UMUM SABTU SORE SEPANJANG MASA ELECTRONIC TELECONFERENCE 28 JANUARI 2440 MASEHI)

 

https://www.youtube.com/@agussalimnasutionmandailing2/videos

EVOLUSI PENDIDIKAN MANDAILING 416 (EMPAT RATUS ENAM BELAS) TAHUN DI TAHUN 2024

Arahan
dari 
Pendiri
Bafor UM
Badan Formatur
Universitas Mandailing
Agussalim, ST bin Abdur Rahim Nasution
Instruction
from
The Founder
of
The Formatures Body
of
MU (Mandailing University)
Agussalim, ST bin Abdur Rahim Nasution

28 Januari 2440 Masehi, Materi KUM S3 MET (Kuliah Umum Sabtu Sore Sepanjang Masa Electronic Teleconference) “Eksistensi Jurusan Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) UM (Universitas Mandailing) untuk memahami,

January, 28th, 2440 AD, material of Public Lecture of Afternoon Saturday of All Time with Electronic Teleconference "The existence of The Department of Mining Engineering, The Faculty of Mining and Petroleum Engineering of MU (University of Mandailing) to understands,

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 3 TAHUN 2O2O 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2OO9 
TENTANG 
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
LAWS OF THE REPUBLIC INDONESIA
NUMBER 3 YEAR 2O2O
ABOUT
AMENDMENT TO LAW NUMBER 4 OF 2OO9
ABOUT
MINERAL AND COAL MINING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :
Article 1
In this Law what is meant by :

32. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

(1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis Mineral atau Batubara.

(2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki lebih dari 1 (satu) IUP dan/atau IUPK.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku bagi :

a. IUP dan/atau IUPK yang dimiliki oleh BUMN; atau 

b. IUP untuk komoditas Mineral bukan logam dan/atau batuan.

(4) Pemegang IUP yang menemukan komoditas tambang lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.

(5) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan komoditas tambang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri.

(6) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang ditemukan tersebut.

(7) IUP untuk komoditas tambang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Menteri.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kepemilikan lebih dari 1 (satu) IUP dan pemberian prioritas pengusahaan komoditas tambang lain diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

32. The provisions of Article 40 are amended to read as follows:

Article 40

(1) IUP (in Bahasa) as intended in Article 36 paragraph (1) is granted for 1 (one) type of Mineral or Coal.

(2) IUP (in Bahasa) holders as intended in paragraph (1) may have more than 1 (one) IUP (in Bahasa) and/or IUPK (in Bahasa).

(3) The provisions as intended in paragraph (2) only apply to:

a. IUP (in Bahasa) and/or IUPK (in Bahasa) owned by BUMN (in Bahasa); or

b. IUP (in Bahasa) for non-metallic mineral and/or rock commodities.

(4) IUP (in Bahasa) holders who discover other mining commodities within the managed WIUP (in Bahasa) are given priority to cultivate them.

(5) IUP (in Bahasa) holders who intend to cultivate other mining commodities as intended in paragraph (4), must submit an application for a new IUP (in Bahasa) to the Minister.

(6) The holder of an IUP (in Bahasa) as intended in paragraph (4) may declare that he is not interested in cultivating other mining commodities found.

(7) IUP for other mining commodities as intended in paragraph (6) may be granted to other parties by the Minister.

(8) Further provisions regarding the criteria for ownership of more than 1 (one) IUP and the granting of priority for the exploitation of other mining commodities are regulated by or based on Government Regulations.